Hari perayaan kemerdekaan Republik Indonesia semakin mendekat, tapi pandemi semakin mencekik banyak sektor, terutama ekonomi Indonesia. Menteri Keuangan, Sri Mulyani, mengatakan kalau Covid-19 adalah kejadian yang luar biasa. Semua arah kebijakan pemerintah berubah akibat pandemi. Fokus untuk menggenjot potensi ekonomi digital harus menyesuaikan kembali kebijakan dan riset agar tetap berjalan sesuai rencana.

Pemerintah harus lebih matang dalam menyiapkan pembangunan untuk mendorong ekonomi digital mulai dari infrastruktur, lingkungan investasi, kebijakan digital, hingga SDM.

Dana pengeluaran negara harus digelontorkan sebesar Rp. 695,2 triliun untuk penanganan Covid-19. Pembengkakan dana dari sebelumnya Rp 405,1 triliun ini memunculkan pertanyaan ‘bagaimana kabar ekonomi digital dan bisnis di Indonesia?”

Garis Besar Arah Kebijakan Ekonomi Digital Indonesia

Setahun yang lalu, pemerintah sudah merumuskan arah kebijakan ekonomi digital Indonesia. Kebijakan otoritas dan pemerintah perlu diarahkan untuk berberapa hal. Pertama, menjaga tingkat persaingan bagi pelaku ekonomi digital. Kompetisi yang terjadi harus dapat dijaga agar berjalan dengan adil tanpa membatasi inovasi dan pada saat bersamaan menghindari gangguan dalam market.

Kedua, penguatan dan penegakan aturan dan akuntabilitas. Pengawasan digital harus jelas, adil, dan hukuman yang memberikan efek jera terhadap pelanggar. Terutama seperti kasus penyalahgunaan data pribadi yang belakangan terjadi kepada beberapa perusahaan digital di Indonesia.

Ketiga, Pemerintah harus mengutamakan pembangunan infrastruktur komunikasi dan internet agar dapat menjadi katalis pertumbuhan ekonomi digital. Proyek ini sangat besar, Pemerintah harus membangun serat optik di seluruh Indonesia dengan total sepanjang 36 ribu kilometer. Kita mengenal proyek ini dengan nama Palapa Ring.

Keempat, memastikan adanya kebijakan yang menjadi payung pelindung SDM ekonomi digital dengan industri yang melakukan PHK sebagai efek digitalisasi. Pemerintah perlu menyediakan fasilitas dan strategi perbaikan maupun pelatihan bagi yang terdampak. Beberapa contoh vokasi yang dapat dilakukan antara lain reformasi kelembagaan, pengembangan standar kompetensi, mekanisme magang dan pendanaan.

Kelima, menyiapkan skema aturan baru untuk mengontrol kegiatan eksport import, terutama jika ada penyimpangan. Misalnya, Pemerintah perlu membuat aturan dan sistem pengawasan terhadap produk yang diekspor atau diimpor melalui ecommerce.

Keenam, secara massif transformasi ekonomi akan mengubah tatanan ekonomi menjadi terorganisasi berbasis nilai tambah dan daya saing.

Ekonomi Digital Di Tengah Pandemi

Bagaimana Kebijakan Ekonomi Digital oleh Pemerintah Indonesia?

Dalam laporan McKinsey (2019), Indonesia menduduki peringkat pertama sebagai pertumbuhan tercepat dalam adopsi ekonomi digital. Perhitungan dilakukan dari aplikasi individu, bisnis, dan pemerintah dengan mengacu pada tiga pilar; Pondasi-ketersediaan dan kecepatan internet, konsumsi data per pengguna, dan pembayaran digital dan transaksi ecommerce. Indonesia meraih skor 99 persen, diikuti India 90 persen, China 45 persen, dan Rusia 44 persen.

Satu-satunya hal positif yang terjadi karena pandemi ini adalah lompatan adaptasi dan inovasi digital yang melambung tinggi. Pelayanan konsumen berubah seutuhnya, dimana mereka meningkatkan kegiatan ekonomi melalui belanja online tanpa harus melibatkan interaksi fisik. Pembayaran juga mulai bergeser lebih banyak menjadi pembayaran digital. Untuk memastikan semua kemajuan digital yang terjadi dalam ekonomi dan dunia bisnis tetap lancar ada beberapa hal yang harus diperhatikan.

Pertama, SDM dan masa depan tenaga kerja. Memastikan bahwa ketersediaan infrastruktur seperti internet yang cepat dan merata bagi konsumen dan juga bagi penggiat bisnis dan pekerja. Pemerintah dan badan yang bersangkutan harus siap untuk memberikan layanan pelatihan bagi pekerja agar dapat memiliki skill yang dibutuhkan di tengah digitalisasi.

Perubahan ekspektasi konsumen yang sudah disebutkan sebelumnya juga menjadi hal yang harus diperhatikan. Inovasi yang terjadi harus mementingkan nilai kemudahaan bagi penggunanya (dalam hal ini adalah masyarakat). Aktivitas dalam kehidupan masyarakat sangat meningkat secara virtual. Kemudahan seperti transaksi dan pengiriman uang harus lebih meningkat.

Kemudian, pemerintah dan badan bisnis harus siap memberdayakan layanan digital seperti pembayaran digital, menyederhanakan proses kerja seperti menggunakan chatbot, menggunakan layanan IoT untuk mendukung proses bisnis, dan mengerti cara pengolahan data dalam bisnis.

Kebijakan Kominfo Untuk Transformasi Digital di Indonesia

Kementerian Komunikasi dan Informatika (kominfo) mengupayakan percepatan transformasi digital melalui empat kebijakan. Pertama pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan informatika yang merata dan berkualitas. Kedua, pengembangan teknologi pendukung mempercepat transformasi digital. Ketiga pemberdayaan SDM dengan jumlah dan kualitas yang baik dan berkelanjutan. Keempat, penuntasan legislasi primer dan penguatan kerjasama internasional.

Bagaimana Kebijakan Ekonomi Digital oleh Pemerintah Indonesia?

Pembangunan Infrastruktur

Seperti rencana satu tahun lalu, Kominfo menjadikan Palapa Ring menjadi proyek utama yang harus diselesaikan. Anggapnya infrastruktur telekomunikasi dan informatika yang berkualitas akan menjadi dasar dalam transformasi digital. Proyek ini akan dibagi menjadi 3 tahap membangun jaringan; backbone, middle-mile dan last-mile. 

Pembangunan serat optik skala nasional yang membentang sepanjang 348.442 kilometer di Indonesia akan menjadi awal pembangunan yang harus terjadi. Jaringan middle-mile, pemerintah terus meningkatkan pembangunan jaringan fiber-lin, microwave-link, dan satelit.  Adapun jaringan last-mile, saat ini Indonesia memiliki 479.125 Base Transceiver Station yang dibangun oleh kerja sama Kementerian Kominfo bersama operator seluler untuk mendukung jaringan mobile broadband.

Ekosistem Digital

Fokus membangun ekosistem digital yang amat, sehat, dan teratur dengan mengupayakan adanya kebijakan dalam berbagai aspek pengembangan dan penggunaan teknologi.

Pertama, Kominfo mengadakan penambahan dan penataan kecepatan internet hingga mendukung inisiatif pengembangan jaringan 5G. Kedua, menyediakan filter konten di Internet. Tujuannya agar ada pengendalian konten negatif dan membahayakan bagi konsumen dan negara guna menciptakan ruang digital yang jauh lebih baik. Ketiga, Kominfo sedang membangun Pusat Data Nasional untuk mendukung kebijakan Satu Data Indonesia, integrasi, interoperabilitas, dan konsolidasi data pemerintah pusat dan daerah. Terakhir, membangun Pusat Monitoring Telekomunikasi Nasional untuk memastikan kualitas layanan telekomunikasi yang menjangkau seluruh wilayah negara Indonesia.

Sumber Daya Manusia dan Talenta Digital

Kominfo melihat pengembangan SDM dan talenta merupakan prasyarat yang harus dipenuhi dalam transformasi digital. Kominfo siap luncurkan program-program pengembangan pengetahuan dan kecakapan digital.

Dalam pengembangan SDM dan talenta digital, ada tiga jenis skill yang akan diberikan. Pertama, keterampilan digital Dasar (Basic) yang dilakukan melalui Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD) Siberkreasi, keterampilan digital Menengah (Intermediate) melalui pelatihan digital Talent Scholarship (DTS), keterampilan Lanjutan (Advance) melalui stimulus pelatihan Digital Leadership Academy (DLA).

Yang lebih menarik, ada tiga program yang diluncurkan untuk menyiapkan SDM dalam ekosistem ekonomi digital. Ketiga program itu antara lain, Gerakan UMKM Go-Online dan Petani dan Nelayan Go-Online, Gerakan Nasional 1.000 Startup Digital, dan Program Nexticorn (The Next Indonesian Unicorn).

Legislasi Primer dan Kolaborasi Internasional

Agar semua hal diatas dapat berjalan sesuai rencana dan terjaga bahkan setelah pelaksanaan, Kominfo mengupayakan penuntasan legislasi primer di bidang telekomunikasi, informatika, dan perlindungan data.

Saat ini Kominfo bersama DPR RI, pemerintah tengah membaham Rancangan Undang-Undang (RUU) terkait Pelindungan Data Pribadi (PDP) dan RUU Cipta Kerja (Omnibus Law) di Sektor Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran.

Mewakili Pemerintah Indonesia, Kominfo ikut aktif dalam berbagai forum internasional, seperti: International Telecommunication Union (ITU) 2019; World Economic Forum (WEF) 2020; Digital Economy Task Force (DETF) G20 2020; dan ASEAN-China Year on Digital Economy Cooperation 2020.

Kemenkeu Dukung Pengembangan Ekonomi Digital

Dukungan dan komitmen Kementerian Keuangan Republik Indonesia tidak kalah besar. Kemenkeu akan memastikan digitalisasi menjadi pendorong baru aktivitas ekonomi. Kemenkeu telah merancang model ekosistem ekonomi digital yang melibatkan platform, logistik, sistem pembayaran, dan data untuk mendorong aktivitas industri digital.

Penggunaan uang elektronik terus tumbuh ditunjukkan dengan peningkatan jumlah uang elektronik beredar dan volume juga nominal transaksi uang elektronik. Per April 2020, jumlah uang elektronik beredar mencapai Rp 412 juta, naik dari Rp 292 juta pada keseluruhan tahun 2019. Sementara jumlah transaksinya secara nominal per 2019 yakni Rp 145 triliun dengan volume 5 miliar.

Dari sisi perkembangan niaga daring, nilai transaksi penjualan e-commerce ritel Indonesia sudah mencapai 10,4 miliar dolar AS pada 2019. Penjualan e-commerce ritel diproyeksi akan tumbuh 133,5 persen menjadi 16,5 miliar dolar AS atau sekitar Rp 219 triliun pada 2022 dari posisi 2017.

Pemerintah akan memberikan dukungan dalam beberapa hal. Seperti melalui kebijakan, regulasi, penyediaan infrastruktur, dukungan pembiayaan, mendigitalkan UMKM, perlindungan konsumen, hingga pengembangan sumber daya manusia. Di Kementerian Keuangan sendiri, sejumlah program pendukung ekonomi digital diantaranya review peraturan perundang-undangan, penyaluran bantuan sosial secara non-tunai, pengembangan Sistem Informasi Kredit Program (SIKP), pembiayaan Ultra Mikro, hingga penjualan Surat Berharga Negara secara online.

Dukungan Tambahan dari Pelaku Bisnis Digital

Mengaca dari upaya pemerintah dalam mendorong ekonomi digital, Vutura sebagai salah satu pelaku bisnis digital juga sangat tergerak untuk membantu transformasi digital untuk meningkatkan ekonomi digital Indonesia. Vutura memberikan layanan dan platform pembuat chatbot yang mudah digunakan oleh siapa saja. Kami juga siap melakukan kerja sama untuk memberikan pelatihan menggunakan chatbot untuk bisnis.

Kami ingin memastikan lebih banyak bisnis dapat mengalami transformasi digital. Terutama bagi UMKM dan bisnis yang kesulitan beradaptasi dengan transformasi digital. Salah satu layanan yang ingin kami berikan adalah kamu dapat mencoba platform pembuat chatbot Vutura secara gratis di awal masa mencoba membuat chatbot. Dapatkan Free Trial mu sekarang dan hubungi kami untuk perpanjangan masa Free Trial!